Bidang Kesehatan DPD IMM DIY, menyoroti kasus keracunan anak-anak yang muncul seiring implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki gizi generasi muda justru menimbulkan konsekuensi yang berlawanan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan yang baik di atas kertas bisa menemui masalah serius pada tahap implementasi.

Ketua Bidang Kesehatan DPD IMM DIY, Bambang Semedi menyatakan bahwa “Program makan bergizi gratis harus menjamin keamanan dan keselamatan anak-anak. Kasus keracunan yang terjadi adalah alarm keras bagi pemerintah untuk memperketat standar pengawasan. IMM menuntut agar evaluasi menyeluruh dilakukan, demi memastikan program ini tidak justru mencederai tujuan awalnya.” ujarnya.

Dalam teori kebijakan publik, setiap kebijakan idealnya mengikuti siklus kebijakan (policy cycle) yang mencakup perumusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik. Masalah yang terjadi dalam program MBG mencerminkan lemahnya fase implementasi dan monitoring. Kebijakan publik bukan hanya soal seberapa luas program dijalankan, tetapi juga seberapa aman dan efektif dampaknya bagi masyarakat. Kritik publik dengan demikian wajar, sebab kebijakan yang gagal melindungi masyarakat justru mengingkari tujuan dasarnya.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, teori preventive medicine mengajarkan bahwa pencegahan selalu lebih penting dibandingkan penanganan. Anak-anak, sebagai kelompok usia paling rentan, seharusnya mendapatkan jaminan keamanan tertinggi dalam setiap program gizi. Prinsip primordial prevention menegaskan bahwa sebelum produk pangan didistribusikan, ia harus melalui uji mutu dan standar keamanan yang ketat. Kasus keracunan yang terjadi menunjukkan bahwa aspek ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Selain itu, persoalan ini juga mengingatkan pada pentingnya konsep health promotion, yang menekankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Orang tua dan komunitas lokal seharusnya mendapatkan informasi jelas tentang produk, standar keamanannya, serta prosedur penanganan jika terjadi masalah. Hal ini tidak hanya melindungi anak-anak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Kesehatan DPD IMM DIY, Supriyadi Lilo, menambahkan “Kami menekankan bahwa masyarakat, terutama orang tua, perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan. Transparansi informasi pangan, jalur distribusi, hingga prosedur keamanan harus dibuka seluas-luasnya. Tanpa itu, kepercayaan publik akan semakin menurun.”  Tegasnya. IMM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu kesehatan publik, khususnya yang menyangkut perlindungan generasi muda, sebagai bagian dari perjuangan organisasi untuk kemaslahatan umat dan bangsa.