YOGYAKARTA – Bidang Agraria Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IMM DIY) menyelenggarakan Ngaji Agraria Serial Pertama pada Jumat (27/2) pukul 16.30–18.00 WIB dalam momentum bulan Ramadan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama sebagai ruang refleksi dan penguatan ukhuwah kader.

Mengusung tema “Kebijakan Agraria & Tata Ruang”, kegiatan ini menghadirkan Harris Syarif Usman, S.H., M.Kn. (Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Yogyakarta) dan Wirmon Samawi (Direktur KR Jogja), yang membahas persoalan agraria dari perspektif hukum, lingkungan, kebijakan publik, serta peran media dalam mengawal isu-isu sumber daya alam.

Dalam pemaparannya, Harris Syarif Usman menegaskan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 memaknai agraria tidak hanya sebatas tanah, melainkan seluruh kekayaan alam yang terkandung di bumi, baik darat, laut, maupun udara. Ia menjelaskan dua pendekatan utama dalam melihat relasi manusia dan alam, yakni perspektif teosentris yang menempatkan manusia sebagai khalifah untuk menjaga alam, serta perspektif antroposentris yang memosisikan manusia sebagai penguasa atas alam.

Harris juga mengkritisi rezim pembangunan yang dinilai menimbulkan daya rusak besar terhadap lingkungan, termasuk dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, secara konseptual PSN memiliki tujuan yang baik, namun dalam praktiknya kerap menghadapi persoalan transparansi dan lemahnya tata kelola. Ia menyoroti fenomena konflik agraria, perampasan wilayah masyarakat adat, serta kebijakan food estate sebagai contoh persoalan struktural yang menunjukkan kuatnya relasi kuasa dan kepentingan oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu, Wirmon Samawi menyampaikan perspektif media terkait dampak eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah. Berdasarkan pengamatannya, sejumlah wilayah seperti Konawe, Morowali, dan Morotai mengalami bencana ekologis akibat ketidakseimbangan antara eksploitasi dan upaya reboisasi. Ia menekankan bahwa masyarakat kerap tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, namun justru menjadi pihak yang paling terdampak.

Wirmon juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas gerakan mahasiswa agar tidak terlibat dalam konsesi tambang atas nama organisasi. Menurutnya, daya rusak pertambangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat.

Ketua Bidang Agraria DPD IMM DIY, Muhammad Rizky Ramadhani, menyampaikan bahwa Ngaji Agraria merupakan ruang penguatan intelektual dan moral kader IMM dalam merespons persoalan agraria secara komprehensif dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa isu agraria tidak semata menyangkut kepemilikan tanah, melainkan berkaitan erat dengan keadilan sosial, tata kelola kekuasaan, perlindungan masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

“IMM harus mengambil peran strategis sebagai kekuatan moral-intelektual yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian alam,” tegasnya.

Sekretaris Bidang Agraria DPD IMM DIY, Ifanul Abidin, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi gerakan keilmuan IMM dalam mengawal kebijakan agraria dan tata ruang secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis kader agar mampu membaca konflik agraria tidak hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai problem struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa, transparansi kebijakan, dan keberpihakan negara terhadap rakyat.

Ia berharap Ngaji Agraria dapat terus dilaksanakan secara serial dan melahirkan rekomendasi pemikiran yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan menjadi forum keilmuan yang konsisten dalam mengasah nalar kritis serta memperkuat komitmen kader IMM DIY terhadap perjuangan keadilan agraria dan keberlanjutan lingkungan hidup.