{"id":873,"date":"2020-05-03T02:23:45","date_gmt":"2020-05-03T02:23:45","guid":{"rendered":"https:\/\/immdiy.or.id\/kelon\/?p=873"},"modified":"2020-05-03T02:23:45","modified_gmt":"2020-05-03T02:23:45","slug":"perlindungan-buruh-belum-selesai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/immdiy.or.id\/barajuang\/2020\/05\/03\/perlindungan-buruh-belum-selesai\/","title":{"rendered":"Perlindungan Buruh Belum Selesai"},"content":{"rendered":"

Oleh: Fikri Anggiono*<\/strong><\/p>\n

Sejak zaman orde baru hingga saat ini, kondisi perburuhan di Indonesia belumlah menunjukkan perubahan yang sangat berarti. Di rezim Jokowi, kaum buruh ditindas dan dipinggirkan oleh sistem yang kapitalistik. Penindasan dan eksploitasi tersebut dilakukan melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh rezim penguasa. Seluruh kebijakan dan peraturan pemerintah selalu berpihak kepada pemilik modal, serta merugikan dan menindas buruh.<\/p>\n

Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi buruh di Yogyakarta. Sampai saat ini masih banyak buruh yang mengalami penindasan dan eksploitasi dari pemilik modal. Mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengusaha, pemberlakuan sistem kontrak, dan juga sistem kerja outsourcing<\/em>.<\/p>\n

Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya hak-hak normatif buruh yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pengusaha di Yogyakarta. Dengan diabaikannya atau dilanggarnya hak-hak tersebut, maka pengusaha mendapatkan keuntungan lebih yang didapat dari buruhnya.<\/p>\n

Pelanggaran tersebut seperti tidak di daftarkannya buruh dalam program Jamsostek, jam kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, upah lembur yang tidak sesuai, bahkan masalah cuti haid maupun cuti hamil bagi buruh perempuan. Padahal hak \u2013 hak normatif tersebut telah dijamin dalam UU No.13\/2003 tentang Ketenagakerjaan<\/p>\n

Minimnya pemenuhan hak-hak normatif buruh disebabkan UU No.13\/2003 tentang Ketenagakerjaan \u00a0yang tidak sepenuhnya berpihak kepada buruh, Bahkan dalam UU tersebut hanya sedikit sekali yang mengakomodasi kepentingan buruh. Padahal tujuan dibuatnya UU tersebut untuk melindungi kepentingan, hak-hak, dan meningkatkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.<\/p>\n

Selain itu, pelanggaran terhadap hak-hak normatif tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya penegakan tentang aturan-aturan yang menyangkut ketenagakerjaan. Masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada juga ikut melanggengkan pelanggaran tersebut, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja.<\/p>\n

Dinas Tenaga Kerja yang seharusnya memberikan pengarahan dan perlindungan bagi buruh, tentang apa yang sudah seharusnya menjadi hak-hak buruh, dan memberikan arahan kepada pihak pengusaha pun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dalam prakteknya pihak Dinas Tenaga Kerja lebih mengakomodasi kepentingan pihak pengusaha dibandingkan dengan kepentingan buruh.<\/p>\n

Eksploitasi kaum buruh juga tidak lepas dari minimnya pengetahuan dan kesadaran buruh akan hak-hak yang sudah dijamin dalam UU. Ketidaktahuan buruh akan hak-haknya, dijadikan peluang oleh para pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh. Oleh karena itu sangat penting bagi buruh untuk mengetahui apa yang sudah seharusnya menjadi hak-hak nya, agar tidak hilang atau dilanggar pengusaha.<\/p>\n

*Fikri Anggiono<\/strong>, Ketua Bidang Agraria DPD IMM DIY<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"