{"id":778,"date":"2019-09-13T07:10:17","date_gmt":"2019-09-13T07:10:17","guid":{"rendered":"https:\/\/immdiy.or.id\/kelon\/?p=778"},"modified":"2019-09-13T07:10:17","modified_gmt":"2019-09-13T07:10:17","slug":"revisi-uu-kpk-duka-ganda-bangsa-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/immdiy.or.id\/barajuang\/2019\/09\/13\/revisi-uu-kpk-duka-ganda-bangsa-indonesia\/","title":{"rendered":"Revisi UU KPK: Duka Ganda Bangsa Indonesia"},"content":{"rendered":"

Yogyakarta<\/strong> – Tepat di hari wafatnya Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Joko Widodo resmi meneken Surat Presiden (Supres) nomor R-42\/Pres\/09\/2019 yang menyetujui revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berarti Pemerintah dan DPR sepakat melakukan pembahasan revisi yang akan melemahkan kerja pemberantasan korupsi di negeri ini.<\/p>\n

Pada hari ini, Kamis (12\/9), Angkatan Muda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (AMM DIY) yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah (PM), Nasyiatul \u2018Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menolak revisi UU KPK karena perumusannya terlalu dipaksakan serta dilakukan tidak dengan transparan.<\/p>\n

Dalam sumber resminya, KPK menilai ada sembilan persoalan dalam draf RUU KPK yang akan berdampak pada pelumpuhan kerja KPK. Sembilan hal tersebut adalah: independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR, pembatasan sumber penyidik dan penyelidik, koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan perkara korupsi, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, kewenangan strategis dihilangkan, dan kewenangan untuk mengelola pelaporan dan pemerikasaan LHKPN dipangkas.<\/p>\n

Supres yang berisi mandat Presiden kepada Menkumham dan Menpan RB untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Dalam dua periode, dua kali presiden berjanji memperkuat KPK. Dikutip dari Koran Tempo, janji tersebut salah satunya diucapkan pada tahun 2014 tentang penguatan anggaran KPK.<\/p>\n

Berdasarkan semua keterangan di atas, AMM DIY menolak pelantikan anggota DPR RI yang mendukung revisi UU KPK karena telah mengkhianati rakyat yang diwakilinya. Pada saat bersamaan, kami menuntut Presiden Joko Widodo mengutamakan kepentingan rakyat daripada melayani kepentingan segelintir kelompok saja, dengan cara tidak tebang pilih mengambil kebijakan dalam hal pemberantasan korupsi.<\/p>\n

Hari ini, bangsa dan rakyat Indonesia dirundung duka ganda. Duka pertama, Presiden BJ Habibie, peletak dasar demokrasi di era transisi, meninggalkan bangsa dan rakyat selama-lamanya. Duka kedua, yang ironis, penerus BJ Habibie yakni Presiden Joko Widodo sepakat melakukan pembahasan revisi UU KPK bersama DPR, yang akan membawa kerja pemberantasan korupsi ke tiang gantungan!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"