Oleh: Nofrizal Sayuti*
Dua hari pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024., tiba lah saatnya presiden mengumumkan para menteri barunya di Kabinet. Ketika kita berbicara kader Muhammadiyah, ada setidaknya satu kader Muhammadiyah yang masuk di kabinet Jokowi.
Namun ada sliweran kabar kalau tokoh Muhammadiyah yang masuk kabinet itu bukan hasil lobi Muhammadiyah. Ada yang menyampaikan kalau kekuatan lobi itu lebih dimainkan oleh senior Muhammadiyah yang sudah lama berkecimpung di salah satu partai politik. Padahal Jokowi dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.
Apa alasan tidak ada satu kader terbaik Muhammadiyah masuk menjadi menteri guna membantu kinerja Jokowi lima tahun kedepan? Padahal kita ketahui bersama bahwasannya setiap pergantian presiden pasti ada salah satu kader terbaik Muhammadiyah masuk menjadi menteri. Langganan menteri yang sering diduduki kader terbaik Muhammadiyah adalah menteri pendidikan.
Kader-kader Muhammadiyah selalu mendengarkan statement para tokoh Muhammadiyah, seperti statement Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Silaturahim Fokal IMM Nasional di Jakarta. Dalam pidatonya Anwar Abbas memastikan Muhammadiyah tidak akan ikut sibuk dengan isu menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko widodo. Penentuan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Kalau Muhammadiyah diminta masuk dalam kabinet siap. Kalau pun tidak, Muhammadiyah tidak akan meminta-minta. Tentu disini Muhammadiyah tidak mempermasalahkan mengapa kadernya ada atau tidak ada di dalam kabinet. Muhammadiyah tidak rakus akan kedudukan dan kekuasaan. Ketika Muhammadiyah tidak ada di dalam sistem pemerintahan, Muhammadiyah tetap mengawasi berjalannya sistem pemerintahan itu.
Muhammadiyah harus serius mengorbitkan kader-kader muda nya untuk masuk di setiap partai politik. Agar pos-pos penting di setiap kementerian dimainkan oleh peran Muhammadiyah dikemudian harinya. Muhammadiyah yang umurnya sudah 107 tahun tentu harus benar-benar berbenah dalam permainan politiknya.
Di usia yang lebih tua masa Muhammadiyah kalah dengan HMI yang sama-sama pernah menjadi anggota di Masyumi. HMI yang kita tahu bersama kekuatan politiknya di pusat sampai daerah cukup kuat dalam lobi, maka tidak heran kita melihat periode kedua Presiden Joko Widodo ada sembilan nama anggota KAHMI. Muhammadiyah sudah kalah jauh sebenarnya dalam gairah politik yang eksis di mata publik, mengapa begitu Muhammadiyah kalau jauh dengan KAHMI dan KAGAMA.
Periode pertama pemerintahan Joko Widodo ada juga sembilan kader NU dan PMII yang masuk kabinet. Maka pada periode kedua ini tak heran kekuatan NU menjadikan salah satu tokohnya sebagai orang nomor dua setelah Jokowi. Muhammadiyah apakah melampaui batas politiknya di mata publik?
Nofrizal Sayuti, Sekretaris DPD IMM DIY Bidang Hikmah, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.